Home | Profil | Visi dan Misi | Pelatihan | Modul Pelatihan | Instruktur | Jadwal Pelatihan | Fasilitas | Kontak

Prof. Dr. I.B.R Supancana, SH.,MH.


 

Tempat/Tanggal Lahir    : Bandung, 12 Desember 1958

Alamat                                : Menara Kuningan Lt. 12 , Jl. HR. Rasuna Said Kav. 5, Jakarta Selatan, Tlp. (021) 30027071, Fax: (021) 30027075,

 

PENDIDIKAN:

  1. Guru Besar Ilmu Hukum sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No. 13762/A4.5/2008 tertanggal 31 Januari 2008;
  2. Doktor Ilmu Hukum, bidang Hukum Udara dan Ruang Angkasa, dengan Disertasi The International Regulatory Regime Governing the Utilization of Earth-Orbits, Universitas Leiden, Belanda (Promosi Tahun 1998);
  3. Magister Hukum, bidang Hukum dan Kegiatan Ekonomi, dengan Tesis Upaya Penataan Hukum Komersialisasi Telekomunikasi Satelit, Universitas Indonesia, Jakarta (Lulus Tahun 1990);
  4. Sarjana Hukum, bidang Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, dengan Skripsi Pertanggungjawaban Internasional atas Kerugian yang Diakibatkan oleh Benda-benda Angkasa (Lulus Tahun 1983).

 

SERTIFIKAT:

  1. Training on Regulatory Impact Analysis, Washington DC, USA, 2008;
  2. Pelatihan Mediasi, Pusat Mediasi Nasional, 5 – 9 Maret 2007;
  3. The European Institute of Public Administration, 2005;
  4. The Netherlands School of Public Administration, 2005;
  5. Civil Service College, Singapore, 2004;
  6. Certificate of Achievement on International Economic Law, Netherlands-Indonesia Legal Cooperation, 1989.

 

PENGALAMAN KERJA

Bidang Pendidikan:

  1. Guru Besar Ilmu Hukum dan Dosen Program Sarjana untuk mata kuliah Hukum Kontrak Nasional dan Internasional; Hukum Udara dan Ruang Angkasa, Kapita Selekta Hukum Ekonomi, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 1999 - sekarang;
  2. Dosen Progam Magister dan Pasca Sarjana untuk mata kuliah: Hukum Investasi; Reformasi Hukum; Hukum Perdagangan dan Hukum Bisnis Internasional, Kejahatan Korporasi; Hukum Perusahaan, Ekonomi Pasar dan Investasi Negara di Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Surabaya, 1999- sekarang;
  3. Dosen Tamu untuk mata kuliah Hukum Cyber pada Progam Doktor Computer Study, Universitas Indonesia, 2000–sekarang;
  4. Dosen untuk mata kuliah Air Space Management, Sekolah Staf dan Komando TNI-AU (SESKO TNI-AU), Lembang, Bandung 2003-sekarang;
  5. Dosen Program Pasca Sarjana untuk mata kuliah Cyber Law dan Cyber Ethics, Ethics and CSR, Universitas Airlangga Surabaya, 2004-sekarang;
  6. Dosen mata kuliah Aspek Hukum dan Regulasi Multimedia, Program Magister Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2004–sekarang;
  7. Dosen mata kuliah Hukum Telematika, Program Magister Universitas Pelita Harapan, Surabaya, 2009–sekarang;
  8. Dosen mata kuliah Hukum Angkasa, Program Sarjana dan Magister, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010-sekarang,
  9. Dosen mata kuliah Hukum Angkasa, Program Sarjana dan Magister, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010-sekarang,
  10. Dosen untuk mata kuliah Hukum Internasional; Hukum Udara dan Ruang Angkasa; Hukum Kontrak, Program Magister, Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, 1985–2004;
  11. Dosen mata kuliah Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi; Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Bisnis, Progam Magister Universitas Kristen Indonesia (UKI), Jakarta, 1985–2004;
  12. Dosen, Perguruan Tinggi Hukum Militer (AHM/PTHM) untuk mata kuliah Hukum Udara dan Ruang Angkasa, 1984–1990.
  13. Ketua, Jurusan Hukum Internasional, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 1987-1991;
  14. Ketua, Program Pasca Sarjana, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag), Surabaya, 2001- 2003.

 

Pengalaman Profesional dan Penunjukan/Penugasan Khusus:

INSTITUSI PEMERINTAH

  1. Konsultan Ahli, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2010. Mempersiapkan Studi Kelayakan Database Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
  2. Konsultan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2009. Mempersiapkan Kajian Diagnostik Peraturan Daerah di Bidang Perijinan Investasi
  3. Ketua, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2009. Mempersiapkan Kompedium Undang-undang Investasi
  4. Konsultan Ahli, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2009 Mempersiapkan Kerangka Kerja Sistem Hukum Nasional
  5. Konsultan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2009. Mempersiapkan Kajian Diagnostik untuk Peraturan Daerah di Indonesia
  6. Konsultan, Badan Koordinasi Keamanan Laut, Departemen Perhubungan, 2009. Mempersiapkan Konsep Indonesian Maritime Surveillance System dan Studi Kurikulum untuk Akademi Penjaga Laut dan Pantai
  7. Konsultan, Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo), 2007. Mempersiapkan Draft Peraturan Menteri tentang Kode Etik Konten Multimedia dan Nara Sumber Tim Liberalisasi Jasa (Software)
  8. Ketua, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM. Mempersiapkan Naskah Akademik Sistem Registrasi Nasional untuk Kegiatan Ruang Angkasa
  9. Konsultan, Kantor Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, 2006. Mempersiapkan Draft RUU dan Naskah Akademik Perlindungan Privasi atas Data dan Informasi Pribadi.
  10. Penasihat Pemerintah (Departemen Luar Negeri) dalam proses perundingan dengan Rusia dan Ukraina mengenai Perjanjian Kerjasama Ruang Angkasa antar Pemerintahan, di Jakarta, Medan, Moskow dan Kiev, April 2006. Mewakili Pemerintah Indonesia dalam memformulasikan dan finalisasi perundingan antar pemerintahan dalam Perjanjian Kerjasama Ruang Angkasa (telah ditandatangani pada 1 Desember 2006).
  11. Konsultan, Pranata Pembangunan Universitas Indonesia, 2003. Mempersiapkan Draft Naskah Akademis dan Draft RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional; Draft Naskah Akademis dan Draft RUU Keantariksaan Nasional.
  12. Konsultan Ahli dan Anggota pada Forum Diskusi Ahli Hukum dan Non-Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM, 2002 – sekarang
  13. Penasihat dan Nara Sumber pada Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (LAPAN) untuk berbagai macam kebijakan dan permasalahan hukum (1987 - sekarang). Menformulasikan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan Ruang Angkasa; mewakili LAPAN dalam berbagai forum internasional, termasuk PBB; membantu mempersiapkan studi, penelitian, draft Naskah Akademis; editor Jurnal Ilmiah tentang masalah-masalah penerbangan dan antariksa.
  14. Ketua, berbagai Kelompok Kerjasama Interdep pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM dalam berbagai hal (1984 – sekarang).

 

 

BADAN INTERNASIONAL

  1. Konsultan, International Development Associates, Ltd. (IDeA), Jepang, Trade Related Legal Review for Technical Cooperation Project for Capacity Development for Trade Related Administration in Indonesia, 2010-sekarang
  2. Konsultan, The Indonesia-Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), Penyusunan Regulatory Manual Bidang Penanaman Modal, 2010
  3. Konsultan, Japan International Cooperation Agency (JICA) Perwakilan Indonesia, 2009. Koordinator dan Peneliti untuk Studi Formulasi tentang Hukum Ekonomi yang terkait dengan Iklim Investasi di Indonesia dalam kerangka kerjasama ekonomi antara Jepang dan Indonesia
  4. Konsultan, German Technical Cooperation (GTZ), Jerman mengenai Aspek-aspek Hukum Micro Finance dan Bank Perkreditan Rakyat, 2006 Mempersiapkan Kerangka Hukum dan Pendapat Hukum untuk penyediaan pinjaman non-kolateral dan/atau non-tradisional kolateral untuk usaha kecil dan mikro di Aceh melalui kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat.
  5. Konsultan, World Bank Jakarta, Dutch Trust Fund, Strengthening Indonesia’s Framework for Decentralization (TF050379), Juni 2004-Oktober 2005. Konsultan untuk Pendidikan Tinggi, bertanggung jawab dalam mengembangkan kemampuan sumber daya manusia untuk anggota senior Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil - Kementerian Dalam Negeri, termasuk mengatur kunjungan studi banding ke luar negeri dan pelatihan ke lembaga-lembaga sejenis di Eropa dan Asia Tenggara; mengembangkan kurikulum dan keahlian teknik pengajaran; mengembangkan e-learning; menyelenggarakan workshop, seminar  pembaruan Visi dan Misi; mempersiapkan Transformation Roadmap, dan lain-lain.
  6.  

 LAIN-LAIN

  1. Ketua dan Pendiri, Center for Regulatory Research, 2000-sekarang. Membuat dan mengembangkan informasi on-line atas lebih dari 10.000 peraturan dan perundang-undangan pada 93 bidang dalam Bahasa Indonesia dan Inggris; analisa kasus; highlight atas isu-isu dan berita hukum; analisa masalah-masalah khusus tentang peraturan dan perundang-undangan; konsultasi on-line, dan lain-lain. Membantu lembaga-lembaga pemerintahan dalam melaksanakan studi, penelitian-penelitian; mempersiapkan draft Naskah Akademis dan draft peraturan dan perundang-undangan. Menyelenggarakan pelatihan, seminar, workshop dan publikasi.
  2. Konsultan Hukum (Senior Partner) pada Supancana and Partners Law Firm, - sekarang. Memberikan advis hukum kepada lebih dari 40 perusahaan, baik nasional maupun internasional, terutama dalam bidang korporasi, investasi langsung, kontrak-kontrak, penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, dan lain-lain.

 

PUBLIKASI:

Makalah/Artikel:

  1. “Contemporary Issues On Space Law Related to The Interest of Indonesia”, disampaikan pada Seminar Astronotika DRN-Puspitek, Serpong, 15 November 2010;
  2. “Konsep dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan ADR”, Pelatihan Mediasi untuk Bank Indonesia, Jakarta, 25 Oktober 2010;
  3. “Contemporary Issues On Space Law Related to The Interest of Indonesia”, disampaikan pada International Conference on Progressive Development of International Law, diselenggarakan oleh Center for International Law Studies (CILS) Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 4-5 Oktober 2010;
  4. “Pembenahan Sistem Hukum Bagi Kepastian Hukum Kerjasama Pemerintah – Swasta (Public-Private Partnership) di Bidang Investasi, Disampaikan pada Dialog Interaktif “Kepastian Hukum Dalam Proyek Investasi Kerjasama Pemerintah-Swasta”, Diselenggarakan oleh Kadin, Jakarta, 9 Agustus 2010;
  5. “Instrumen Internasional Perlindungan Privacy dan Praktek Beberapa Negara (Lesson Learned Bagi Pengaturannya di Indonesia)”, Disampaikan pada Seminar Perlindungan Data Pribadi, Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Denpasar, Bali, 14-16 Juni 2010;
  6. “Some Possible Legal Issues For The Implementation Of Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (JIEPA): Foreign Investment Laws’ Perspectives”, Makalah Disampaikan pada Seminar Internasional di Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 25 November 2009;
  7. “Aspek Substantif Yang Perlu Dieksplorasi Dalam Penelitian Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam”, Disampaikan pada Forum Group Discussion (FGD) Sekretariat Jenderal DPR, Jakarta, 4 Maret 2009;
  8. “Larangan Terbang Uni Eropa: Suatu Pembelajaran”, makalah disampaikan pada Diskusi Panel mengenai Larangan Terbang Maskapai Penerbangan Indonesia ke Uni Eropa, diselenggarakan oleh Jurusan Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universtias Padjadjaran, Bandung, 22 Januari 2009;
  9. “Permasalahan Substantif Pada Perjanjian Internasional di Bidang Penanaman Modal”, makalah disampaikan pada Seminar dan Diskusi “Perkembangan Perjanjian Internasional di Bidang Penanaman Modal” Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, 22 Desember 2008;
  10. “Sinkronisasi dan Harmonisasi Program Pengembangan Sistem Hukum Nasional Bidang Pertanahan, Pertambangan, Kehutanan serta Lingkungan, makalah disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh BPHN, Bandung, 16 Oktober 2008;
  11. “Konsep dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase dan ADR”,  paper presented at Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) in joint cooperation between Peradi and FH Unika Atmajaya Jakarta, 1 Agustus 2008;
  12. “The International Legal Framework to Support Space Activities in Disaster Management”, makalah disampaikan pada UN/Indonesia Regional Workshop on Integrated Space Technology Applications to Water Resources Management, Environmental Protections and Disaster Vulnerabiltiy Mitigation, Jakarta, 7 - 11 Juli 2008;
  13. “Harmonisasi Hukum Nasional dan Hukum Internasional Dalam Rangka Disaster Management”, makalah disampaikan pada Orasi Ilmiah HUT ke 43 Fakultas Hukum, University Atmajaya, Jakarta, 8 Juli 2008;
  14. “Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi”, makalah disampaikan pada Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Jakarta, 6 Juni 2008;
  15. “Implikasi Perjanjian Kerjasama Pertahanan (DCA) Indonesia-Singapura terhadap Pemanfaatan Ruang Udara Nasional dalam Perspektif Hukum”, makalah disampaikan pada Angkatan ke 45 Sekolah Staf dan Komando TNI-AU (Sesko TNI-AU), Lembang-Bandung, 13 Mei 2008;
  16. “Konsep Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Dan ADR”, makalah disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Kerjasama Peradi Dengan FH Unika Atmajaya Jakarta, 2 Mei 2008;
  17. “Aspek-aspek Hukum Perdagangan dan Investasi dalam Konteks Liberalisasi Industri Software”, makalah disampaikan pada Forum Diskusi Liberalisasi Industri Software di Indonesia - Depkominfo, Jakarta, 16 April 2008;
  18. “Dispute Settlement Mechanism on Foreign Direct Investment in Indonesia”, makalah disampaikan pada International Seminar of Foreign Direct Investment  from  the Perspective of International Investment Law,  Jakarta, 1 April 2008;
  19. “Kemungkinan Meratifikasi “Protocol of Space Asset”: Pertimbangan dan Implikasinya kepada Kepentingan Nasional”, makalah disampaikan pada Peringatan 10 tahun wafatnya Prof Komar Kantaatmaja, Jakarta, 31 Maret 2008;
  20. “Peran Kerjasama Internasional dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cybercrime, Khususnya Pornografi”, makalah disampaikan pada Jurnal Hukum Gloria Juris, Desember 2007;
  21. “Aspek-aspek Hukum Internasional dalam Pemberian Ijin Peluncuran Wahana Antariksa”, makalah disampaikan pada Workshop Regulasi Peluncuran Wahana Antariksa di Indonesia, Bandung, 13 Desember 2007;
  22. “Isu-isu Regulasi Persatelitan di Indonesia, makalah disampaikan pada Seminar Roadmap Persatelitan di Indonesia”, Jakarta, 11 Desember 2007;
  23. Dimensi Baru Kejahatan Korporasi (Implikasi, Prevensi dan Penanggulangan), makalah disampaikan pada Forum Continuing Legal Education, BPHN, Jakarta, 4 Desember 2007;
  24. “Pengaruh Hukum Negara Maju terhadap Hukum Kontrak dan Investasi di Indonesia”, makalah disampaikan pada Tim Pengaruh Hukum Negara Maju terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia - BPHN, Jakarta, 29 November 2007;
  25. “International Disaster Response Law, Rules And Principles (IDRL) Programme of the International Federation Of Red Cross And Red Crescent Societies (IFRC)”, makalah disampaikan pada Conference on Space Law and Space Applications for Disaster Management in the Asia Pacific Region, Chiangmai - Bangkok, 22 November 2007;
  26. “Pengaturan Konten Multimedia di Indonesia: Pengantar dan Peran Pemerintah serta Masyarakat”, Depkominfo, Jakarta, 22 Oktober 2007;
  27. “Aspek-aspek yang Perlu Dipertimbangkan dalam Meratifikasi Protocol of Space Asset serta Implikasinya kepada Sistem Hukum Nasional, makalah disampaikan pada Forum Rapat RUKK Mengenai Kajian Posisi Indonesia Terhadap Protokol tentang Antariksa”, Jakarta, 4 Oktober 2007;
  28. “Konsepsi Perlindungan Privasi (Data dan Informasi Pribadi) dan Kerangka Hukum Nasional Indonesia”, makalah disampaikan pada Seminar Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Jakarta, 4 September 2007;
  29. “Pengaturan Konten Multimedia di Indonesia: Temuan Fakta dan Kebutuhan Harmonisasi Hukum”, makalah disampaikan pada Diskusi di Depkominfo Jakarta, 19 Juli 2007;
  30. “Protection of the Aliens from the Perspective of Direct Investment Law”, makalah disampaikan pada Knowledge Sharing Seminar Universitas Atmajaya dan Universitas Udayana, Denpasar, 11 Juli 2007;
  31. “Aspek-aspek Hukum Antariksa yang Perlu Diperhatikan dalam Pengaturan Komunikasi Satelit”, makalah disampaikan pada Dirjen Postel, Jakarta, 5 Juli 2007;
  32. “Securing Access to Orbit Spectrum Resources Common Interest for Asian African Countries”, makalah disampaikan pada Rapat Forum Pakar Satelit, Bandung, 26 - 27 Juni 2007;
  33. “Cara dan Upaya Mengendalikan Militerisasi”, makalah disampaikan pada Angkatan ke 44 Sekolah Staf dan Komando TNI-AU (Sesko TNI-AU), Lembang-Bandung, 19 Juni 2007;
  34. “Developing Proper Approaches on Satellites Communication Regulation”, makalah disampaikan pada APSAT Pre-Conference Meeting, Jakarta, 13 Juni 2007;
  35. “Aspek-Aspek Hukum Transnasional Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal”, makalah disampaikan pada Diskusi dan Seminar di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, 27 Desember 2006;
  36. “Space Contribution to Disaster Management”, makalah disampaikan pada Space Law Conference, Bangkok, 1 - 4 Agustus 2006;
  37. “Peran Kerjasama Internasional dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cybercrime, khususnya Cyberpornography”, makalah disampaikan pada Seminar yang diselenggarakan oleh BPHN dan Universitas Diponegoro, Semarang, 6 - 7 Juni 2006;
  38. “Peran Hukum Antariksa Nasional dalam Pemanfaatan Antariksa Bagi Perwujudan Indonesia yang Besar dan Jaya”, makalah disampaikan pada Seminar Kedirgantaraan HUT Ke 60 TNI-AU dan HUT Ke 55 Koopsau, Jakarta, 8 April 2006;
  39. “Problema Penegakan Hukum Tindakan Pidana Pencucian Uang”, makalah disampaikan di Jakarta, 4 Mei 2006;
  40. “Antisipasi Berlakunya Undang-undang Pengelolaan Ruang Udar Nasional dan Implikasinya”, makalah disampaikan pada Angkatan ke 43 Sekolah Staf dan Komando TNI-AU (Sesko TNI-AU), Lembang-Bandung, 26 April 2006;
  41. “Apa yang Baru dari RUU Penanaman Modal?”, makalah disampaikan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh KADIN, Jakarta, 16 Maret 2006;
  42. “Implikasi Keputusan Menkominfo No. 13 Tahun 2005 tentang Pengaturan Satelit”, makalah disampaikan pada Panel Diskusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), Jakarta, 15 Februari 2006;
  43. “Prospek Penyelesaian Sengketa Ambalat dalam Perspektif Hukum Internasional”, makalah disampaikan pada “Seminar Aspek Yuridis Peristiwa Ambalat ditinjau dari Zone Ekonomi Eksklusif”, Universitas Ngurah Rai, 30 April 2005;
  44. “Aspek-aspek Hukum dari Network Centric Warfare (NCW)”, makalah disampaikan pada Angkatan 42 Sekolah Staf dan Komando TNI-AU (Sesko TNI-AU), Lembang - Bandung, 18 April 2005;
  45. “Strategi Pengembangan Daya Saing Lembaga Pendidikan dalam Merespons Kebutuhan Pasar Kerja Domestik dan Global”, Ceramah Umum pada Universitas Dwijendra, Denpasar Bali, 5 Desember 2004;
  46. “Draft Protocol of Space Asset, Commercial Opportunities and Challenges for Developing Countries”, ASSI News Letter, 2004;
  47. “Beberapa Isu Strategis dalam Pengelolaan Ruang Udara Nasional, makalah disampaikan pada Sekolah Staf dan Komando TNI-AU Angkatan 41”, Lembang - Bandung, 5 Mei 2004;
  48. “Guaranteeing Access of Developing Countries to Space Activities”, makalah disampaikan pada Space Law Conference, Beijing, April 2004;
  49. “Interpretation and Implementation of International Space Treaties and Its Implication toward the Formulation of National Legislation”, makalah disampaikan pada Second National Conference on Space Law, Kuala Lumpur, Malaysia, April 2004;
  50. “National Space Policies and Legislation”, makalah disampaikan pada UN/Korea Workshop on Space Law, Daejeon, Korea, 2003;
  51. “Tanggung Jawab Publik Negara dalam Kegiatan Keantariksaan”, makalah disampaikan pada Seminar Mengapa Satelit Perlu Diatur?, Departemen Perhubungan, Agustus 2003;
  52. “Pendekatan Hukum dalam Pengelolaan Ruang Udara”, makalah disampaikan pada Angkatan ke 45 Sekolah Staf dan Komando TNI-AU (Sesko TNI-AU), Lembang-Bandung, 16 Juni 2003;
  53. “Peranan Organisasi Internasional Non-Pemerintah dalam Memajukan Kegiatan Keantariksaan (Termasuk Bidang Persatelitan)”, Majalah Elektro, No. 30, Tahun VI, Maret/April 2000;
  54. “HAPS: A New Venture in Aerospace Industry (Issues of Law and Policy)”, makalah disampaikan pada International Seminar of High Altitude Platform System (HAPS), Hotel Shangri-la, Jakarta, September 2000;
  55. “Undang-undang Keantariksaan Nasional pada Beberapa Negara (Suatu Perbandingan)”, makalah pada Rapat Penyusunan Rancangan Undang-undang Keantariksaan Nasional, LAPAN/DEPANRI, 21 - 22 Desember 1999;
  56. “Paradigma Baru Hukum dan Kebijakan Investasi Menyongsong Milenium Baru”, Kuliah Umum pada Program Pasca Sarjana Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, Surabaya, 26 November 1999;
  57. “Bahan Masukan Dalam Rangka Penjabaran Sui Generis Regime bagi GSO”, makalah dipresentasikan di depan Tim Interdep LAPAN/Dewan Penerbangan dan Antariksa RI, Jakarta, 16 September 1998;
  58. “Aspek Regulasi Jaringan Informasi Global, Bahan paparan di depan peserta Continuing Legal Education (CLE)”, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman, 27 Februari 1998;             
  59. “Aspek Penataan Hukum Komersialisasi Ruang Angkasa”, makalah disampaikan pada Seminar Teknologi yang diselenggarakan oleh Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, 24 Februari 1998;
  60. “Aspek Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Dalam Kegiatan Keantariksaan”, Bahan Ceramah pada Penataran Hukum Dirgantara Angkatan ke III TNI Angkatan Udara, Jakarta, 16 Februari 1998;
  61. “Masalah-masalah yang Memerlukan Perhatian Lebih Lanjut dalam Kaitan dengan Ratifikasi Space Treaty 1967”, makalah disampaikan di depan Tim Interdep dalam Rangka Ratifikasi Space Treaty, LAPAN/DEPANRI, 1995;
  62. “Several Considerations for the Selection of a Launching Vehicle for Palapa C”, makalah disampaikan pada Board of Great Wall Industry Corporation (GWIC), Beijing,  Maret 1993;
  63. “The Commercialization of Space Activities, Challenges and Opportunities for Developing Countries”, makalah disampaikan pada United Nations/Indonesia Regional Conference on Space Science and Technology for Sustainable Development, Bandung, 1993;
  64. “Antisipasi Hukum terhadap Arah dan Perkembangan Komersialisasi Ruang Angkasa”, makalah disampaikan pada National Space Conference 1992, dalam Rangka Tahun Antariksa Internasional 1992 (ISY), Jakarta, 1992;
  65. “Commercial Utilization of Outer Space and Its Legal Formulation-Developing Countries Perspectives, Proceedings of the Thirty-Fourth Colloquium on The Law of Outer Space, International Astronautical Federation”, Montreal, Canada, 1991;
  66. “Beberapa Permasalahan Hukum pada Leasing Pesawat Udara”, Makalah disampaikan pada Tim Pengkajian Hukum Angkasa, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1990/1991;
  67. “Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan di Bidang Penerbangan dan Kaitannya dengan Penegakan Kedaulatan Negara”, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1990;
  68. “Permasalahan Hukum Sekitar Kontrak Peluncuran Satelit”, Majalah Ilmiah Honeste Vivere No. 5 Tahun III, Maret 1990;
  69. “Pembangunan Hukum Nasional di Bidang Kedirgantaraan dalam Perspektif Politik Hukum”, Majalah Ilmiah Honeste Vivere No. 2 Tahun I, 1989;
  70. “The Contribution of the Developing Countries to the Legal Formulation of Future Space Law”, dalam Buku Space Law: Views of the Future, Kluwer Law and Taxation Publishers, The Netherlands, 1988;
  71. “Perkembangan Pengaturan Orbit Geostasioner dalam Forum Internasional, Tinjauan dari Segi Kepentingan Indonesia”, dalam Buku Hukum Angkasa dan Perkembangannya Dewasa Ini, Penerbit Remadja Karya, 1988.

 

Buku:

  1. Aspek-aspek Hukum dalam Proyek Infrastruktur Transportasi dengan Pola BOOT bekerjasama dengan BPHN, 2008;
  2. Aspek Hukum Penguasaan Negara atas Sumber Daya, bekerjasama dengan BPHN, 2008;
  3. Penelitian Aspek-aspek Transnational Sengketa Penanaman Modal Asing di Indonesia, kerjasama dengan BPHN, 2007;
  4. Penelitian Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertambangan, kerjasama dengan BPHN, 2007;
  5. Perlindungan Terhadap Investasi di Bidang Pengangkutan dalam Era Globalisasi, kerjasama dengan BPHN, 2006;
  6. Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, 2006;
  7. Jaminan dan Perlindungan Investasi di Bidang Infrastruktur Transportasi, kerjasama dengan BPHN, 2006;
  8. Evaluasi dan Analisa Kontrak-kontrak dan Konsesi Pertambangan di Indonesia, kerjasama dengan BPHN, 2006;
  9. Draft Naskah Akademis Peraturan Pemerintah mengenai Reklamasi, Penutupan dan Paska Tambang, kerjasama dengan BPHN, 2006;
  10. Draft Naskah Akademis Sistem Registrasi Nasional dalam Kegiatan Ruang Angkasa, kerjasama dengan BPHN, 2006;
  11. Draft Naskah Akademis dalam Perlindungan Privasi atas Data dan Informasi Pribadi, kerjasama dengan Kantor Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara, 2006;
  12. Pranata Hukum Komersialisasi Antariksa, Penerbit Mitra Karya, 2006;
  13. Pelembagaan Undang-Undang Keantariksaan Nasional, Penerbit Mitra Karya, 2006;
  14. Space Law Development in Retro and Prospect, Penerbit Mitra Karya, 2006;
  15. The New Legal Approach in Managing Earth-Orbit Spectrum Resource, Penerbit Mitra Karya, 2006;
  16. Analisa Kasus atas Penyelesaian Kasus-kasus yang berkaitan dengan Investasi di Indonesia serta Implikasinya terhadap Iklim Investasi di Indonesia, Center for Regulatory Research, 2005;
  17. Penelitian Hukum Aspek Hukum Monopoli dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, kerjasama dengan BPHN, 2005;
  18. Infrastructure Investment Contracts, Theoretical Framework and Practical Guidelines, Center For Regulatory Research, 2005;
  19. Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Pengembangan Masyarakat (Community Development) dalam Kegiatan Usaha Pertambangan, kerjasama dengan BPHN, 2005;
  20. Bibliography Peraturan dan Perundang-undangan di Indonesia, Center for Regulatory Research, 2004;
  21. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Kedirgantaraan, Penerbit Mitra Karya, 2003;
  22. Regulatory Issues of Internet Banking in Indonesia (Co-Writer), Penerbit Mitra Karya, 2003;
  23. Draft Naskah Akademis National Space Act, kerjasama dengan LAPAN dan Universitas Indonesia, 2003;
  24. Draft Naskah Akademis National Airspace Management, kerjasama dengan LAPAN dan Universitas Indonesia
  25. The International Regulatory Regime Governing the Utilization of Earth-Orbits, Leiden University, The Netherlands, 1998;
  26. Space Law: Views of the Future (Co-Author), Kluwer Taxation Publisher, The Netherlands, 1988;
  27. Himpunan Undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual, Pusat Kajian Regulasi, 2001;
  28. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000, Pusat Kajian Regulasi, 2001;
  29. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jasa Konstruksi, Pusat Kajian Regulasi, 2000;
  30. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pusat Kajian Regulasi, 2000;
  31. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Sistem Peradilan, Pusat Kajian Regulasi, 2000;
  32. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Pusat Kajian Regulasi, 2000;
  33. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Udara, Pusat Kajian Regulasi, 2000;
  34. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perhubungan Laut, Pusat Kajian Regulasi, 2000;
  35. 44 Undang-undang dan 1 Perpu RI Tahun 1999, Pusat Kajian Regulasi, 2000;
  36. Undang-undang RI tahun 1999 di Bidang Ekonomi, Pusat Kajian Regulasi, 1999;
  37. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pertanahan dan Hipotik, Pusat Kajian Regulasi, 2000;
  38. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penyehatan Perbankan, Pusat Kajian Regulasi, 2000;
  39. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pertambangan dan Energi, Pusat Kajian Regulasi, 2000;
  40. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan, Pusat Kajian Regulasi, 2000;
  41. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kehutanan dan Perkebunan, Pusat Kajian Regulasi, 2000;
  42. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Telematika, Pusat Kajian Regulasi, 2000;
  43. Undang-undang RI tahun 1999 Bidang Pemerintahan Daerah, Pusat Kajian Regulasi, 2000;
  44. Undang-undang RI tahun 1999 Bidang Politik dan Keamanan, Pusat Kajian Regulasi, 2000;
  45. Undang-undang Republik Indonesia tentang Badan-badan Peradilan, Pusat Kajian Regulasi, 2000;
  46. Undang-undang RI tahun 1999 Bidang Ekonomi, Pusat Kajian Regulasi, 2000;
  47. Course Material Hukum Investasi, Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum, Universitas Tujuh Belas Agustus 1945, Surabaya, 1999/2000;
  48. Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Perlindungan Hak Milik Intelektual di Bidang Penginderaan Jauh, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Hukum dan HAM, Tahun 1999/2000;
  49. Ketetapan-ketetapan MPR RI tahun 1998 Hasil Sidang Umum dan Sidang Istimewa, Pusat Kajian Regulasi, 1999;
  50. Ketetapan-ketetapan MPR RI tahun 1999, Pusat Kajian Regulasi, 1999;
  51. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Sistem Peradilan, Pusat Kajian Regulasi, 1999;
  52. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penanaman Modal (Investasi), Pusat Kajian Regulasi, 1999;
  53. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pasar Modal, Pusat Kajian Regulasi, 1999
  54. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Telekomunikasi, Pusat Kajian Regulasi, 1999;
  55. Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perpajakan, Buku II: Pajak Penghasilan, Pusat Kajian Regulasi, 1999;
  56. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, Buku I : Paten, Pusat Kajian Regulasi, 1999;
  57. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, Buku II : Hak Cipta, Pusat Kajian Regulasi, 1999;
  58. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, Buku III : Merek, Pusat Kajian Regulasi, 1999;
  59. Ketentuan-ketentuan Pokok Perbankan di Indonesia (dilengkapi dengan Peraturan Perundang-undangannya), Pusat Kajian Regulasi, Jakarta, 1999;
  60. Hukum Perusahaan (Suatu Telaah Yuridis Normatif), Pusat Kajian Regulasi, 1999;
  61. Laporan Pengkajian Hukum Masalah Konvergensi antara Telekomunikasi, Informasi dan Komputer dalam Pembangunan Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman, 1998/1999;
  62. Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Masalah Pemanfaatan Orbit Bumi Non-GSO (LEO, MEO, HEO) Khususnya bagi Kepentingan Telekomunikasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman, 1997/1998;
  63. Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Peran Serta Badan Lain dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman, 1997/1998;
  64. Penelitian Hukum Mengenai Perlindungan atas Kekayaan Intelektual di Bidang Penginderaan Jauh, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman, 1994/1995;
  65. Laporan Akhir Tim Pengkajian Komersialisasi dan Privatisasi Kegiatan Satelit Ruang Angkasa, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman, 1994/1995;
  66. Laporan Pengkajian Aspek-aspek Hukum Menyangkut Penggunaan Satelit Palapa, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman, 1989/1990;
  67. Laporan Pengkajian tentang Evaluasi Sikap dan Kebijaksanaan Indonesia dalam Masalah GSO, Dewan Penerbangan dan Antariksa Republik Indonesia, 1993.

 

Jurnal:

  1. “The Roadmap toward the Creation of ASEAN Security Community in 2015: Legal Perspectives”, Journal of East Asia and International Law, Korea, Vol. 1, No. 2, October 2008;
  2. “Kemungkinan Meratifikasi Protocol of Space Asset: Pertimbangan dan Implikasinya kepada Kepentingan Nasional”, Jurnal Analisis dan Indormasi Kedirgantaraan, vol. 3 No. 1, June 2008;
  3. “ASEAN Charter”, Journal of East Asia and International Law, Korea, Vol. 1, No. 1, March 2008;
  4. “Peran Kerjasama Internasional Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cybercrime, Khususnya Pornografi”, Jurnal Hukum Gloria Juris, Desember 2007;
  5. “Space Law Development in Indonesia, Indonesian Law Journal, Vol. 1 No. 1”, September 2006;
  6. “Space Contribution to Disaster Management”, Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan, Vol 3 No. 2, Juni 2006;
  7. “Guaranteeing Access of Developing Countries to Outer Space”, Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan, Vol 3. No. 1, Juni 2006;
  8. “Interpretation and Implementation of International Space Treaties and Its Implications to the Formulation of National Space Legislation (An Indonesian Experience)”, Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan, Vol 3. No. 1, Juni 2006;
  9. The Preliminary Draft of Space Protocol Commercial Opportunities and Challenges for Developing Countries, Sattelite Newsletter, 2004;
  10. “The Highways of Air and Space Over Asia: Report of the Conference on the Law, Policy and Commerce of International Air Transport and Space Activities”, makalah disampaikan pada Journal of Air Law Volume XVI No. 4/5 The Netherlands, September 1991.

 

EDITOR PADA BEBERAPA JURNAL ILMIAH:

  1. East-Asia and International Law Journal, Korea
  2. Indonesian Law Journal, BPHN, Departemen Hukum dan HAM
  3. Jurnal Analisis dan Informasi Kedirgantaraan, LAPAN
  4. Jurnal Hukum “Gloria Juris”, Universitas Atmajaya

 

MODERATOR:

  1. Sosialisasi Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Investasi yang diselenggarakan oleh Bappenas, Jakarta, 21 Oktober 2010
  2. Sosialisasi Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Investasi yang diselenggarakan oleh Bappenas, Bandung, 3 November 2010

 

KEANGGOTAAN ORGANISASI NASIONAL/INTERNASIONAL:

  1. Anggota, Coach, Examiner, Pusat Mediasi Nasional, 2007–sekarang;
  2. Anggota International Institute of Space Law (IISL) pada International Astronautical Federation (IAF), 2000-sekarang;
  3. Anggota Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI), 1999 sekarang;
  4. Anggota Masyarakat Telekomunikasi (MASTEL), 2000 - sekarang;
  5. Anggota Kehormatan Indonesian Center for Air and Space Law, Universitas Padjadjaran Bandung, 1988 - sekarang.

 

 

 

Copyright © 2011 cle-indonesia.com, All Rights Reserved